SAWITBAIK, JAKARTA — Di tengah menguatnya tekanan global terhadap industri kelapa sawit, Indonesia dinilai tak cukup hanya bersikap defensif. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam membangun narasi tandingan di forum internasional, agar sawit nasional tidak terus diposisikan sebagai komoditas bermasalah.
Firman menilai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia telah berkembang melampaui isu lingkungan semata. Dalam banyak kasus, tudingan deforestasi, kerusakan ekosistem, hingga pelanggaran hak asasi manusia kerap disampaikan tanpa konteks yang utuh dan perbandingan yang seimbang dengan komoditas nabati lain.
Menurutnya, Indonesia terlalu lama berada pada posisi “menjelaskan” dan “membela diri”, sementara negara-negara maju secara agresif membentuk opini publik global. Kondisi ini membuat sawit kerap menjadi sasaran kebijakan diskriminatif, terutama di pasar Eropa.
Sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia, Firman menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang berbasis data. Ia menyebut, produktivitas sawit yang tinggi justru membuat komoditas ini lebih efisien secara lahan dibanding kedelai, bunga matahari, maupun rapeseed—namun fakta tersebut jarang diangkat dalam wacana global.
Di sisi lain, Firman menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup mata terhadap isu keberlanjutan. Berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah, mulai dari penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru perkebunan sawit, hingga penguatan tata kelola dan transparansi industri.
“Masalahnya bukan pada sawit sebagai komoditas, tetapi pada praktik pengelolaannya. Praktik buruk harus dilawan, namun jangan seluruh industri dan jutaan petani dikorbankan oleh narasi yang tidak adil,” ujarnya.
Firman juga menyoroti peran strategis sawit bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. Ia mengingatkan bahwa jutaan kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini, sehingga tekanan global terhadap sawit bukan hanya persoalan dagang, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan.
Ke depan, ia berharap pemerintah bersama parlemen, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyusun strategi komunikasi internasional yang lebih terkoordinasi. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar merespons tudingan, melainkan mampu memimpin diskursus global tentang sawit berkelanjutan dari perspektif negara produsen. (T2)
