InfoSAWIT, JAKARTA - Sejatinya upaya Pemerintah untuk lakukan audit sektor perkebunan kelapa sawit bukan yang pertama kali direncanakan dan dilakukan, sebelumnya, sudah ada instrument kebijakan Moratorium Sawit selama tiga (3) tahun yang tujuannya sama, yakni penundaan pemberian izin usaha perkebunan sawit sekaligus langkah evaluasi dan penegakan hukum.

Lantas ada upaya penguatan data sawit (seperti luas HGU, luas izin sawit dan realisasi pembangunan kebun minimal 20% untuk masyarakat), serta pendataan dan pemetaan kebun sawit sekaligus pengurusan legalitas lahan dan usaha untuk kebun sawit yang dikelola rakyat secara keseluruhan di wilayah sentra sawit.

“Kebijakan Moratorium Sawit juga menyasar pada upaya peningkatan produktivitas dan pembinaan kelembagaan pekebun,” tutur Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto kepada InfoSAWIT.

Hanya saja, persoalannya selama ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan di lapangan serta upaya penegakan hukum yang tegas, karena permasalahan di industri sawit selama ini belum menjadi prioritas sebelum permasalahan kelangkaan minyak goreng dan larangan ekspor CPO yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Lebih lanjut, Darto mengatakan bahwa, pelaksanaan evaluasi izin, HGU dan realisasi 20% ini belum terlihat hasilnya, sejauh mana evaluasinya dan penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah selama 3 tahun Moratorium berjalan.

Dalam catatan SPKS, kebijakan moratorium Sawit belum berjalan maksimal, hingga aturan ini dicabut kembali. Demikian juga untuk pembenahan sawit rakyat dengan pemetaan lahan dan pengurusan legalitas lahan dan usaha (SHM dan STDB) serta peningkatan produktivitas, sama sekali belum terlihat hasilnya.

“Padahal tujuan Moratorium Sawit ini merupakan mandat langsung yang diberikan oleh Presiden untuk seluruh Kementerian/Lembaga terkait di level Pusat dan kepada Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota,” kata Darto. (T2)

Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Juni 2022