InfoSAWIT, MEDAN - Adanya kabar sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) memilih untuk menutup usaha mereka dikhawatirkan berimbas pada nasib kelompok buruh yang bekerja di subsektor perkebebunan sawit.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (F-SERBUNDO), Herwin Nasution SH, meminta semua pihak untuk duduk bersama dan berdialog untuk menyelesaikan kisruh panjang di industri sawit nasional ini.
Aktivis anti Orde Baru yang akrab disapa Mas Don ini menekankan pentingnya dialog karena sawit telah menjadi nafas ekonomi bagi Indonesia. “Sawit penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia,” kata dia kepada InfoSAWIT, belum lama ini dalam acara seminar di Medan.
Lebih lanjut kata Herwin, SERBUNDO menekankan pentingnya dialog karena tak ingin kisruh sawit ini tak berujung dan tak memiliki solusi sama sekali. Jika kisruh berlanjut, ia memprediksi nasib buruh perkebunan sawit akan berada di ujung tanduk.
“Contoh buruh panen buah sawit yang bekerja di kebun-kebun petani. Karena petani banyak yang memilih untuk tidak memanen karena harga TBS sawit hancur, maka ini berimbas kepada penghentian pengerjaan panen. Nganggurlah buruh-buruh panen itu,” tutur Mas Don.
Selain itu, pihaknya pun saat ini mendapatkan informasi para buruh di sejumlah pabrik sawit terpaksa tidak bekerja sama sekali, walau untuk sementara waktu, karena pihak pengusaha memilih menutup usaha ketimbang harus menanggung kerugian yang semakin dalam.
Mas Don menekankan pemerintah lah pihak pertama yang harus membuka pintu dialog itu. “Sebab semua kisruh ini kan berawal dari kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah yang punya kekuatan untuk menerbitkan regulasi, untuk mengatur kehidupan industri sawit nasional. Karena itu, sebelum mengambil keputusan krusial, undang kami, undang buruh, petani dan pengusaha sawit. Jangan sendirian,” kata Mas Don.
Dialog, kata Mas Don, juga harus ditekankan untuk di masa depan jika terjadi gejolak yang timbul terkait industri sawit dan industri turunannya. Ia mencontohkan kisruh harga minyak goreng sawit yang melambung tinggi sejak beberapa bulan yang lalu.
Seharusnya, kata mantan Direktur NGO Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) ini, bila ada kebijakan krusial yang harus diambil seperti kasus minyak goreng, harus didiskusikan dan melibatkan semua elemen seperti buruh, petani, pengusaha. (T5)
Artikel ini telah tayang di sumatera.infosawit.com dengan judul © Petani dan PKS Stop Operasi, Buruh Perkebunan Bakal Terdampak.
